Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dibuka  oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak,Sri Sujiarti, SH.,M.Si. yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa, 13 Juni 2023 di Gedung Auditorium KiHajar Dewantara, BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah. PSP akan mengakselerasi sekolah negeri dan swasta untuk bergerak satu hingga dua tahap lebih maju. Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak Angkatan I dan II ini diikuti oleh unsur Dinas Pendidikan, Komite Pembelajaran (yang terdiri dari 1 Kepala Sekolah, 1 Guru dan Pengawas), Mitra Pembangunan, Bappeda dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Sekolah Penggerak di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya 32 Satuan pada Angkatan I dan 25 Satuan pada angkatan kedua mengikuti rangkaian acara yang berlangsung selama satu hari, terdiri atas refleksi dan paparan praktik baik dari perwakilan guru, serta penandatanganan dan pembuatan video komitmen bersama dalam mendukung program Sekolah Penggerak serta melibatkan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat.

Diharapkan sekolah penggerak dapat mampu merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya pada akhir tahun ajaran melalui Forum Pemangku Kepentingan PSP ditahun 2023 ini.

Pontianak, 12 Juni 2023 -  BPMP Kalbar - Google Indonesia regional Kalimantan hadir dalam acara In House Training bagi karyawan BPMP Provinsi Kalimantan Barat pada Senin, 12 Juni 2023. Kehadiran ini adalah bentuk kemitraan strategis dalam optimalisasi akun belajar.id yang merupakan produk Google bagi pendidik, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan bidang pendidikan.

Bapak Dimas Prasetya dari Google Indonesia regional Kalimantan menjadi mentor utama dalam kegiatan yang diselenggarakan di ruang teleconference BPMP Provinsi Kalimantan Barat. Pokok bahasan yang disampaikan meliputi materi tentang penggunaan dan pemberdayaan produk-produk Google for Education seperti Google Docs, Google Slides dan Google Drive.

Google siap membantu transformasi digital pendidikan Indonesia. Google dipilih menjadi mitra Kemendikbudristek @kemdikbud.ri karena produk-produknya mudah dipelajari, dipahami dan dikenali oleh semua orang termasuk masyarakat pendidikan. Beberapa produk dan layanan Google yang relevan dengan pendidikan di antaranya akun belajar.id, chromebooks, pelatihan yang menghasilkan guru bersertifikasi Google Internasional.

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat, Iwan Kurniawan, S.Si., M.Si., mendukung penuh kegiatan ini dalam upaya mendorong akselerasi teknologi informasi di bidang pendidikan. Workshop ini bermanfaat dalam memanfaatkan fitur produk Google dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran. Tujuannya sebagai bekal dalam memberikan jawaban dan solusi bahkan fasilitator dalam peningkatan mutu pembelajaran.

Seluruh karyawan menyimak pemaparan sambil praktik menggunakan Google Docs, Google Slides dan Google Drive. Berbagai produk ini memungkinkan seluruh karyawan bekerja secara kolaboratif. Sehingga seluruh pekerjaan bisa diselesaikan oleh tim kerja dengan partisipatif dan efektif.

Harapan terbesar dari kegiatan ini, menurut mentor Google adalah membantu seluruh karyawan menjadi lebih produktif dalam bekerja. Transformasi digital juga akan menguatkan peran institusi serta dapat mengasah kecakapan digital seluruh karyawan.

Inilah transformasi budaya kerja yang diharapkan dari digitalisasi pendidikan. Pekerjaan menjadi semakin cepat dan mudah. Setiap orang bisa bekerja sama meski di tempat terpisah. Hasil kerja, koreksi dan evaluasi bisa dilakukan secara berjamaah.

Maju Bersatu, Pendidikan Bermutu.

Denpasar, 6 Juni 2023 --- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Sekolah Dasar mengajak 360 anak-anak di Provinsi Bali yang terdiri dari 234 peserta didik jenjang SD, 90 peserta didik PAUD, dan 36 peserta didik SLB untuk melakukan aktivitas fisik melalui kompetisi pada Festival Permainan Tradisional di Denpasar, Selasa (6/6). Enam permainan yang dikompetisikan pada festival ini adalah Sepit-sepitan, Congklak, Engklek, Bola Bekel, Deduplak, dan Bakiak.

Direktur Sekolah Dasar, Muhammad Hasbi mengatakan Festival Permainan Tradisional ini menjadi salah satu fokus dari Kampanye Sekolah Sehat yang telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim pada Agustus 2022 guna mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

“Permainan tradisional perlu kita galakkan agar anak-anak antusias dan terbiasa melakukan aktivitas fisik. Ini menjadi salah satu fokus Kampanye Sekolah Sehat,” kata Muhammad Hasbi dalam acara Festival Permainan Tradisional  di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali.

Adapun tiga fokus utama dalam Kampanye Sekolah Sehat yaitu Sehat Bergizi, Sehat Fisik, dan Sehat Imunisasi. Saat peluncuran kampanye ini, Mendikburistek menyampaikan kampanye ini bukan sekedar program, tetapi gerakan bersama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, sekolah, peserta didik, orang tua, hingga mitra swasta, serta organisasi nirlaba.

Untuk itu, lanjut Hasbi, semua stakeholder pendidikan baik murid, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, dinas pendidikan, dan masyarakat dapat mengambil peran dalam menyukseskan Kampanye Sekolah Sehat. Salah satunya melalui Festival Permainan Tradisional.

“Murid yang sehat dapat meningkat daya konsentrasinya dalam belajar. Stakeholder pendidikan yang sehat berpengaruh pada kinerja dalam membantu peningkatan kualitas pembelajaran,” kata Direktur Sekolah Dasar.

Selain untuk menjaga kesehatan peserta didik, kata Hasbi, Festival Permainan Tradisional ini juga dapat melestarikan budaya permainan rakyat yang saat ini sudah hampir punah serta meningkatkan persaudaraan, kebersamaan, dan kebhinekaan antar sesama peserta didik.

“Indonesia sangat kaya dengan permainan dan olahraga tradisional. Namun seiring berkembangnya teknologi yang juga menyajikan berbagai permainan dan hiburan berbasis digital, telah menjauhkan anak-anak dari permainan tradisional. Hal ini merupakan kondisi yang memprihatinkan, mengingat permainan dan olahraga tradisional selain bermanfaat sebagai aktivitas fisik, juga bermanfaat dalam pembentukan karakter peserta didik,” jelas Hasbi.

Contohnya adalah permainan Sepit-sepitan yang terkenal di kalangan masyarakat Bali. Permainan yang berupa memindahkan bola dengan capit kayu ini mengajarkan kejujuran, sportivitas, dan kerja keras.

Begitu juga dengan Deduplak. Deduplak merupakan permainan tradisional Bali yang tercatat dalam Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) pada tahun 2017. Permainan tradisional yang sangat sederhana ini bertujuan untuk membentuk dan membina watak melalui bermain.

Namun saat ini, kedua permainan tersebut sudah hampir jarang terlihat dan dimainkan oleh anak-anak di Bali. “Menggalakkan kembali permainan tradisional dapat menjadi alternatif untuk mengalihkan anak dari penggunaan gadget yang berlebihan, dan sekaligus sebagai upaya melestarikan permainan tradisional,” kata Hasbi.

Hadir mewakili Walikota Denpasar, Asisten I Kota Denpasar I Made Toya yang mendukung dan mengapresiasi Kemendikbudristek yang menyelenggarakan Festival Permainan Tradisional di Bali. “Permainan tradisional ini sebagai wahana pendidikan karakter anak-anak. Secara tidak langsung anak-anak kita dapat mempelajari pengetahuan, pelatihan, kemampuan motorik, serta dapat melestarikan budayanya sendiri. Kepada adik-adik, selamat mengikuti festival ini, kedepannya bisa dilanjutkan secara terus menerus,” ucap I Made Toya.

Sementara itu, Kepala BPMP Provinsi Bali, I Made Alit Dwitama mengatakan, sebagai tuan rumah BPMP Bali merasa senang dapat membantu terselenggarannya Festival Permainan Tradisional ini. I Made Alit menyampaikan festival ini diikuti oleh perwakilan sekolah dari 9 kabupaten/kota di Bali, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, Kemendikbudristek bekerja sama dengan Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional (KPOTI) yang membantu mengatur jalannya permainan. Selain Festival Permainan Tradisional, dalam acara ini diselenggarakan juga Seminar Sehat Bergizi dengan tema Gizi Baikku Cermin Masa Depanku.
 






Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar
#SekolahSehat
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 261/sipres/A6/VI/2023

Masa transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke jenjang sekolah dasar (SD) merupakan masa yang penting dalam masa perkembangan anak. Pada masa transisi ini anak yang sebelumnya mengalami proses bermain sambil belajar dengan cara yang menyenangkan di jenjang PAUD akan bersiap siap untuk memasuki jenjang dan lingkugan baru yaitu jenjang SD. Untuk itu perlu ada persiapan yang dilakukan pihak pihak terkait dalam rangka menyambut kehadiran peserta didik PAUD yang kan akan memasuki lingkungan baru tersebut. Tanpa ada persiapan baik itu dari sisi peserta didik dan sekolah dasar yang akan menjadi lingkungan baru mereka akan menjadikan peserta didik tersebut mengalami keterkejutan (shock) dengan cara belajar dan  berbagai aktivitas dalam lingkungan baru. Maka untuk mengatasi hal tersebut perlu kerjasama dari berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yg sesusi dengan kondisi anak – anak di usia masa  transisi tersebut.
Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalbar dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau adalah dengan mempersiapkan para guru sekolah dasar kelas 1 dalam memahami pentingnya gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian penjelasan tentang larangan untuk melakukan test membaca, menulis dan berhitung dalam penerimaan peserta didik baru. Ini penting untuk diketahui oleh para guru karena semua anak usia baik yang telah melewati pendidikan di PAUD atau pun yang tidak,  tidak diharuskan memiliki kompetensi untuk sudah dapat membaca, menulis dan berhitung. Selain itu dalam bimbingan teknis (Bimtek) Transisi PAUD ke SD ini, 50 peserta guru kelas 1 diberikan materi tentang pentingya mempersiapkan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik baru. Peserta didik di kelas awal perlu dikenalkan dengan lingkungan dimana mereka akan belajar, misalnya ruang kelas yang akan mereka tempati, titik berbagai fasilitas yang ada di sekolah, mengenal para guru, dan berbagai kegiatan lainnya yang terkait dengan pengenalan masa lingkungan sekolah (MPLS). Penjelasan dan diskusi dalam Bimtek juga menyentuh hal yang terkait pembelajaran yang menyenangkan di masa transisi dan penguatan 6 fondasi anak. Untuk lebih memastikan guru kelas 1 dapat mempersiapkan pembelajaran seperti ini maka mereka diarahkan untuk menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Laman PAUD, khususnya pada bagian materi Penguatan Transisi PAUD ke SD. Kegiatan dengan sasaran guru SD kelas awal tersebut dilakukan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2023. Tim dari BPMP yang mendampingi Dinas Pendidikan Sekadau dalam kegiatan ini terdiri atas dua orang fungsional Widyaprada yaitu Amir Riyanto, S.Si, M.Si dan Suhendri, S.Pd, M.Sc. Diakhir kegiatan narasumber melakukan refleksi proses kegiatan bersama peserta. Respon positif diberikan peserta karena kegiatan ini memberikan pencerahan kepada mereka tentang Kurikulum Merdeka khususnya bagaimana pembelajaran di kelas 1  seharusnya dilakukan dalam rangka mendukung gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. 

Terjadinya praktek test baca, tulis dan hitung saat calon peserta didik akan masuk ke jenjang SD merupakan hal yang tidak sejalan dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 2010 pasal 69 ayat 5 disebutkan bahwa penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah dasar khususnya kelas 1 tidak boleh

dilakukan berdasarkan test membaca dan menulis dan berhitung. Hal ini juga diperkuat oleh Pemendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru. Disebutkan pada pada pasal 12 ayat 4 bahwa peserta didik baru yang masuk jenjang sekolah dasar tidak  pada hasil test baca, tulis dan hitung. Lebih jauh lagi, pada tahun 2021 menteri

pendidikan nasional mengeluarkan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 yang mengatur tentang calon peserta didik baru pada jenjang SD kelas 1 tidak di seleksi menggunakan test baca, tulis dan hitung. Meskipun telah lama dikeluarkan berbagai aturan tersebut, namun dalam praktiknya di lapangan masih banyak ditemui test baca, tulis dan hitung yang dilakukan saat penerimaan

peserta didik baru di jenjang sekolah dasar. Hal ini menyebabkan orang tua mendorong anaknya untuk dapat membaca dan menulis serta berhitung sebelum SD dan memasukan mereka dalam berbagai bimbingan belajar atau les tambahan sejak jenjang PAUD. Hal tersebut diatas merupakan langkah yang keliru. Untuk itu perlu ada upaya meluruskan

kekeliruan atau kesalahan konsepsi yang ada di masyarakat. Dokumen terlampir berikut ini mengupas secara singkat dan praktis beberapa miskonsepsi yang terjadi terkait transisi PAUD ke SD.

Salah satu dari rangkaian Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah Program Transisi PAUD ke SD. Tiga hal utama yang akan ditekankan dalam transisi ini adalah menghilangkan test baca, tulis dan menghitung saat akan masuk jenjang sekolah dasar, melakukan pengenalan lingkungan sekolah dasar di dua minggu pertama tahun ajaran. Disamping hal ini ditekan pula untuk memperkuat 6 fondasi peserta didik yang baru masuk jenjang SD. Enam fondasi tersebut mencakup:

1. Mengenal nilai agama dan budi pekerti;
2. Keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi;
3. Kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar;
4. Kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar;
5. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri;
6. Pemaknaan belajar adalah suatu hal yang menyenangkan dan positif

Beriku ini dokumen pendukung dalam rangka Transisi PAUD ke SD.

Medan, 25 Mei 2023 – Dalam mencetak SDM unggul, peran guru menjadi ujung tombaknya. Penyediaan guru yang kompeten melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi kewajiban Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Guna meningkatkan ketersediaan guru berkompeten di tahun mendatang, Kemendikbudristek menjalankan program PPG Prajabatan dan program PPG Dalam Jabatan (Daljab).

Merujuk data Kemendikbudristek, guru pensiun pada 2022 sebanyak  77.124 (kekurangan 1.167.802). Lalu, pada 2023 guru yang pensiun sebanyak 75.195 (kekurangan 1.242.997). Bahkan untuk 2024 guru yang akan memasuki masa pensiun mencapai 69.762 (kekurangan 1.312.759).

Disebutkan bahwa lulusan PPG Prajabatan 2006-2018 sebanyak 27.935 ditambah peserta PPG Prajabatan tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 2.963 orang. Angka ini belum memenuhi untuk menggantikan jumlah guru yang pensiun pada tahun 2022 yang mencapai 77.124 orang.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), untuk wilayah Sumut, guru yang pensiun pada 2023 sebanyak 2.742 orang. Sedangkan mahasiswa PPG Prajabatan 2022 di Lembaga Pendidikan Tenaga (LPTK) Sumut untuk berbagai bidang studi sebanyak 641 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa Sumut masih membutuhkan kekurangan guru dalam jabatan sebanyak 2.101 orang.

LPTK adalah perguruan tinggi negeri dan swasta yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan PPG guna memenuhi kebutuhan pendidik yang berkompeten di Indonesia. Adapun LPTK yang menyelenggarakan PPG Prajabatan adalah Universitas Muhammadiyah, Universitas Negeri Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Universitas Simalungun Sumatera Utara, Universitas Asahan, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Universitas HKBP, Universitas Nommensen, Universitas Katolik Santo Thomas, dan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.  

Sementara itu, LPTK yang menyelenggarakan PPG dalam jabatan (Daljab) adalah Universitas Negeri Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Universitas Islam Sumatra Utara, Universitas Simalungun, dan Universitas Asahan.

Kemendikbudristek dalam merencanakan peningkatan PPG Prajabatan tahun 2023 mempertimbangkan beberapa hal, yaitu 1) mengacu pada data guru pensiun tahun 2024-2025, 2) memperhatikan distribusi honorer di sekolah yang gurunya akan pensiun, 3) peserta PPG Prajab 2022 gelombang 1 dan 2 yang akan diserap, menggunakan kuota pensiun 2023 dan 2024, 4) memperhatikan antrian ASN PPPK tahun 2023, 5) merujuk pada rekomendasi bidang studi vokasi yang dibuka dari Direktorat SMK, serta 6) bidang studi yang ada antrian di ASN PPPK yang jumlahnya melebihi guru pensiun 2023 tidak dibuka.

Dalam penjelasannya, Direktur PPG, Temu Ismail mengatakan bahwa strategi Kemendikbudristek dalam memenuhi kebutuhan guru yang berkompeten adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan guru secara nasional. Kemudian memperbaiki pola rekrutmen dan pengampunya (dalam hal ini LPTK sebagai penyelenggara asesmen).

“Supaya betul-betul menggambarkan kondisi kebutuhan guru secara riil, melahirkan solusi yang efektif, dan kita akan memiliki tenaga pendidik yang kompeten,” ujarnya dalam acara Advokasi Pemda dengan Tanoto Foundation di Medan, Provinsi Sumatra Utara pada Selasa (23/5/2023).

Langkah berikutnya adalah merekrut calon guru melalui seleksi Apartur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) sehingga ada kepastian status bagi yang bersangkutan jika dia lulus. “Dengan begitu ada kepastian dalam hal penempatan tugas setelah yang bersangkutan menjalankan PPG,” imbuhnya.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kolaborasi yang terjalin dengan baik dan berkesinambungan antara Kemendikbudristek dengan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda) maupun LPTK penyelenggara. Hal ini menurutnya untuk mengantisipasi guru saat lulus ditempatkan bertugas sesuai dengan kebutuhan pemetaan awal dan secara status memberikan jaminan bagi guru tersebut sehingga dia bisa bekerja secara profesional.

Tantangan terbesar dalam pemenuhan kebutuhan justru menumbuhkan kesadaran semua pihak bahwa masalah guru ini adalah masalah bersama. “Pemda punya kewajiban untuk mengurus masalah guru ini secara bersama dengan pemerintah pusat termasuk LPTK,” ungkapnya.

Strategi lain yang menurut Temu Ismail perlu dikembangkan ke depan adalah adanya percepatan dalam PPG (jalur fast track). Selain itu, ia juga berencana membangun komunitas di tiap provinsi guna menjawab tantangan pemenuhan ketersediaan guru dengan lebih melibatkan berbagai elemen pemangku kebijakan di daerah. Dengan demikian komunitas inilah yang nantinya lebih mengetahui permasalahan di daerah dan memiliki pemetaan kebutuhan guru, serta dapat berkontribusi menyusun perencanaan dalam hal pendidikan (rekrutmen) hingga penempatan penugasan guru.

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Tema dan logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2023. a. Tema besar Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”

Jakarta, 17 Mei 2023 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) kembali menyelenggarakan program Roots Indonesia Anti Perundungan. Program  itu merupakan program kerja sama antara Puspeka dengan United Nations Children’s Fund (Unicef) Indonesia serta Direktorat SMP, SMA, dan SMK Kemendikbudristek.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengutarakan bahwa Indonesia memiliki urgensi besar untuk segera mengatasi perundungan yang ada di lingkungan satuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan. Ia menyampaikan hasil Asesmen Nasional Tahun 2021 atau Rapor Pendidikan tahun 2022 menunjukkan, sekitar 25 persen peserta didik di Indonesia mengalami berbagai bentuk perundungan, baik fisik, verbal, sosial/relasional, ataupun secara daring (cyberbullying).

“Salah satu upaya yang tengah kami lakukan untuk mengatasi perundungan di satuan pendidikan adalah menerapkan program Roots Indonesia. Sebagai sebuah gerakan tentunya upaya ini harus kita lakukan bersama. Pendidikan yang maju berawal dari sekolah yang bebas dari kekerasan,” ujar Mendikbudristek dalam sambutan pembukaan kegiatan Sosialisasi Program Roots Indonesia Anti Perundungan Tahun 2023, Selasa (16/5).

Pemerintah daerah, kata Mendikburistek, perlu mendukung sekolah yang melakukan program Roots, warga sekolah harus berkolaborasi mencegah dan menangani tindak kekerasan, orang tua harus menciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendorong anak-anak menjadi agen perubahan, dan masyarakat sekitar harus bergotong royong melindungi anak dari kekerasan.

Sejak tahun 2021, melalui program Roots telah dilakukan pendampingan kepada 7.369 sekolah jenjang SMP dan SMA/ SMK yang berasal dari 489 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Program tersebut juga telah melatih 13.754 fasilitator guru anti-perundungan di jenjang SMP dan jenjang SMA/SMK, serta berdasarkan data hasil monitoring program Roots tahun 2021, telah terbentuk 43.442 siswa agen perubahan anti-perundungan yang berperan untuk menyebarkan pesan dan perilaku baik di lingkungan sekolah.

Untuk semakin memperluas gerakan dan dampak manfaat dari program Roots, tahun ini Puspeka kembali memulai rangkaian program Roots Indonesia yang diawali dengan sosialisasi kepada seluruh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia secara hybrid, di Bogor, Jawa Barat, mulai Senin (15/5) sampai dengan Rabu (17/5).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menjelaskan peran krusial dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan program Roots Indonesia 2023.  Peran tersebut antara lain, memastikan keikutsertaan satuan pendidikan terpilih untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek), memfasilitasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pelaksanaan program Roots Indonesia, mengawal dan memastikan satuan pendidikan sasaran menerapkan program Roots Indonesia setelah mengikuti bimtek kepada fasilitator guru.

Selain itu, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota juga diharapkan dapat mengembangkan program Roots Indonesia di daerah masing-masing agar terus berjalan, berkelanjutan, dan disebarluaskan pada satuan pendidikan lainnya. “Semoga kita dapat bersama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Mari bersama atasi perundungan,” tegas Suharti.

Sementara itu, Kepala Puspeka Kemendikbudristek, Rusprita Putri Utam,i turut menekankan peran penting dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan di daerahnya masing-masing. Kemendikbudristek bersama dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota memiliki tujuan bersama untuk memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari tindakan perundungan.

“Melalui kegiatan ini, kita juga sekaligus ingin mensosialisasikan dan mengkoordinasikan rencana program Roots Indonesia di satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK tahun 2023 yang akan segera kita laksanakan mulai bulan Mei ini,” tuturnya.

Seraya menyambut baik, Kepala Cabang Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara, Agus Sinaga, menyatakan bahwa disadari ataupun tidak, perundungan seringkali terjadi di lingkungan sekolah, baik dalam bentuk verbal maupun fisik dan psikis. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara telah memiliki program Sekolah Menyenangkan Ramah Anak yang memiliki tujuan sejalan dengan program Roots yakni mencegah terjadinya tindak perundungan.

“Pada dasarnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara sangat mendukung program kementerian, seperti yang sudah kami lakukan melalui Sekolah Penggerak di SMA dan SMK Pusat Keunggulan. Dengan acara sosialisasi hari ini, kita harapkan ke depannya bisa mengalokasikan anggaran melalui dana BOS atau revisi APBD untuk program khusus anti perundungan, ” tutur Agus.

Salah satu peserta acara sosialisasi, Staf Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Moh. Hariyanto, mengungkapkan selama ini belum ada program khusus yang spesifik untuk mengatasi perundungan di sekolah. Namun demikian, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah memiliki alokasi anggaran untuk program-program penguatan karakter yang di dalamnya mencakup bela negara dan pencegahan perundungan.

“Program Roots ini bagus, kalau bisa program ini dapat diimplementasikan ke seluruh jenjang pendidikan khususnya di daerah Provinsi Jawa Tengah agar pencegahan perundungan di sekolah bisa semakin efektif,” pungkasnya.







Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
    
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI        
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 223/sipers/A6/V/2023

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jalan Sehat dalam rangka Menyemarakkan Bulan Merdeka Belajar untuk Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023, dapat diunduh melalui tautan berikut ini.